Pihak Disdik OKI Berikan Klarifikasi, Dana Afirmasi Diatur Kemendikbud Bukan Dinas Pendidikan Daerah

  1. jarrakposbarat.com, Setelah beredar luasnya berita mengenaiK KepalaSekolah Sekolah Dasar Negeri 1 di Pematang Kijang Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang kangkangi Permendikbud No 24 Tahun 2019. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh sang Kepsek telah sesuai berdasarkan atas petunjuk Dinas Pendidikan.

Menanggapi pemberitaan viral tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muhammad Amin S.pd. M.si menjelaskan melalui Manager Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dedi Rusdianto S.pd. M.si yang disampaikan langsung oleh Staf Bagian Perencanaan sebagai pengelola Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS, Triansyah (Aca), bahwa belanja dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja bukan diatur oleh Pihak Dinas akan tetapi sudah ada aturan/Juknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pihak yang berwenang dalam hal ini ialah Kemendikbud bukan Dinas Pendidikan Daerah.

Baca Juga :  Kementrian Pariwisata RI Salurkan Bantuan Paket Sembako Kepada Masyarakat Pelaku Pariwisata di Kabupaten Kampar

Menurut Triansyah saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, memang benar Kepala Sekolah SDN 1 Pematang Kijang Kecamatan Jejawi telah bersalah dalam hal ini.

  • ” Dia menggunakan Permendikbud No 31 Tahun 2019 yang isinya menyatakan Bantuan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tidak boleh digunakan untuk membiayai yang sudah dibiayai oleh BOS Reguler, atau biaya-biaya resmi lain yang tidak mengikat. Akan tetapi pada pertengahan bulan Juni (18/06/2020) lalu dengan terbitnya Permendikbud yang baru yaitu Permendikbud No 24 tahun 2020 yang menyatakan bahwa dana BOS Afirmasi-Kinerja peruntukkannya bisa dianggarkan atau dibelanjakan untuk keperluan Operasional Sekolah,”beber Aca kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Aca menambahkan, BOS Afirmasi tahun 2019 cair pada akhir Desember 2019 sehingga untuk realisasinya terutama belanja online yang seharusnya ditetapkan tidak terpenuhi maka itulah terjadi ada sisa dana (SILPA) dari dana Afirmasi-Kinerja tersebut.

Baca Juga :  Konsumen perumahan GMS Mata Merah Palembang Laporkan Owner PT. Dinar Perkasa Atas Adanya Dugaan Janji Palsunya

“Nah SILPA inilah yang dialihkan untuk belanja barang lain, karena SILPA tahun 2019 dimasukkan ke dalam RKS 2020 dengan mempedomani Permendikbud no 24 tahun 2020, “jelasnya.

Kepala Sekolah SDN 01 Pematang Kijang, Ahmad Yani S.pd mengklarifikasi, bahwa pihak sekolah yang dipimpinnya beserta tujuh sekolah lain mengalami hal yang sama yaitu belanja online tidak terpenuhi sehingga akhir tahun 2019 Dana BOS AFKIN tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

” Untuk BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 , seluruh Sekolah yang berada di Kecamatan Jejawi semuanya terlaksana dengan baik sesuai dengan RKS serta telah mempedomani jutlak juknis, “Pungkasnya. (R’Fc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *